Banjarbaru – Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Kepala Dinas Perdagangan, Sulkan, hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual, pada Senin (09/9/2024) pagi, di Command Center, Kantor Gubernur Provinsi Kalsel, di Banjarbaru.
Rakor rutin pada minggu kedua September 2024 ini dipimpin oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud.
Berdasarkan rilis BPS, Restuardy menyampaikan bahwa untuk inflasi nasional di bulan Agustus 2024 adalah di angka 2,12 persen untuk year-on-year terhadap Agustus 2023, dan masih berada dalam batas koridor target 2,5 persen plus minus 1, atau antara 3,5-1,5 persen.
“Atas hasil ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada para kepala daerah, jajaran kementerian lembaga yang mengawal hal ini dari waktu ke waktu,” sampainya.
Sedangkan untuk month-to-month(m-to-m) Agustus 2024 terhadap Juli 2024 ada deflasi atau minus 0,03 persen dan angka atau andil terhadap deflasi berdasarkan pada kelompok pengeluaran ada pada kelompok makanan, minuman dan tembakau.
Untuk andil pada angka inflasi terbesar ada pada sektor pendidikan sebesar 0,04 persen, diikuti perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,03 persen dan transportasi di angka yang sama yakni 0,03 persen.
“Untuk menjadi perhatian para kepala daerah, terutama kecenderungan naiknya harga untuk komoditas pangan tertentu. Dan untuk yang deflasi juga tetap mengontrol dan dicermati agar proporsional harga tetap terjaga,” sampainya.
Untuk inflasi Kalsel sendiri berada di angka 1,71 persen y-o-y, atau 0,41 persen di bawah angka inflasi y-o-y nasional, dan termasuk dalam 10 provinsi dengan angka inflasi terendah.
Sedangkan yang memberikan andil pada inflasi minggu pertama September 2024 adalah minyak goreng, bawang merah, daging ayam ras, bawang putih dan beras.
“Dalam kesempatan ini, banyak sudah mayoritas daerah-daerah yang bisa mengendalikan inflasi dengan baik. Namun ada daerah-daerah yang juga mungkin sudah berupaya, tetapi ada kendala-kendala lain. Kami berharap bisa memaksimalkan usaha pengendalian inflasi, sebagai hasil dari rakor yang kita laksanakan setiap minggunya,” sampainya
Restuardy juga mengingatkan para kepala daerah yang inflasinya masih berada di atas angka nasional 2,51 persen, agar memahami betul produk atau barang apa yang menjadikan inflasinya naik, dan mengupayakan secara terencana semua upaya pengendalian agar bisa bersifat permanen.
“Kami berharap para kepala daerah dan perangkat daerah terkait untuk mencermati semua paparan agar dapat menentukan langkah dan tindak lanjut untuk menanggulangi IPH yang masih tinggi di beberapa daerah. Kami juga mengajak pemda dan jajaran kementerian lembaga untuk terus mengoptimalkan langkah-langkah kita dalam kerangka stabilisasi pasokan dan harga pangan,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini diisi dengan paparan dari sejumlah narasumber, yakni dari Badan Pusat Statistik, Kepala Staf Kepresidenan, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Kasatgas Pangan POLRI, BULOG, Panglima TNI serta dihadiri secara langsung dan virtual oleh Gubernur dan Walikota/Bupati se-Indonesia.(Ran/Adpim)
Foto : Pasha
