Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lolos ke tahap II penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023.
Penilaian Tahap II dilaksanakan berupa prensentasi oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, di Command Center, Banjarbaru, Senin (27/2).
Disampaikan Sekda Prov Kalsel, pasca pemulihan dari pandemi covid-19, saat ini pembangunan Kalsel telah menunjukkan perbaikan yang cukup cepat.
Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2022 mencapai 5,11 persen, hal ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang baik, serta memberikan dampak positif pada pengurangan pengangguran dan kemiskinan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pengangguran dan kemiskinan Kalsel pada tahun 2022 mengalami penurunan masing-masing menjadi 4,74 persen dan 4,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan ini diharapkan menjadi sinyal positif dalam perbaikan ekonomi di Kalsel, membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian akan mempersempit ketimpangan di Kalsel, yang terlihat dengan semakin menurunnya capaian gini ratio dari 0,325 tahun 2021 menjadi 0,309 tahun 2022.
Disampaikan Sekda, dari sudut pandang pembangunan manusia, terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel terus tumbuh positif dari tahun ke tahun dan berada pada kategori tinggi sebesar 71,84 pada tahun 2022 atau mengalami peningkatan sebesar 0,79 poin bila di bandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki program unggulan prioritas seperti Sistem Integrasi Kelapa Sawit Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (SISKA KU INTIP).
Siska Ku Intip ini adalah sinergi kegiatan peningkatan produksi dan populasi sapi melalui pemanfaatan lahan sawit inti-plasma, pemanfaatan limbah industri sawit dan pelepah sawit untuk pakan ternak, penguatan pembiayaan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, dan penguatan rantai pasok ternak dan hasil ternak.
Selain itu Siska Ku Intip ini juga mendukung diversifikasi usaha berkelanjutan untuk menjaga sinergi antara kelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan kelayakan ekonomi serta mendorong kesejahteraan peternak sapi melalui kemitraan usaha.
Sebelumnya, Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappenas, Agustin Arry Yanna mengatakan, tujuan dari PPD adalah mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan.
Penghargaan Pembangunan Daerah ini terbagi 3 tahap penilaian. Penilaian pertama RKPD dan Inovasi dengan bobot 30 persen, penilaian kedua presentasi dan wawancara dengan bobot 25 persen, dan penilaian ketiga verifikasi dengan bobot 45 persen.
Selain presentasi penilaian tahap dua ini juga para tim penilai menggali berbagai informasi dan melakukan konfirmasi terhadap instansi perencanaan pembangunan daerah (Bappeda). (syh/adpim)
Foto : Yusnadianoor
