Rakor Penyelenggaraan Pemilu, Paman Birin Tekankan Pemilu Bersih dan Berintegritas Tekan Potensi Konflik

Daerah34 Views

Banjarmasin – Pentingnya menjaga sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam menyukseskan dan memastikan terwujudnya pemilihan umum yang berintegritas.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor melalui Asisten Pemerintah dan Kesra Provinsi Kalimantan Selatan, Nurul Fajar Desira pada Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah III yang diselenggarakan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Banjarmasin, Rabu (6/12).

Gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini mengatakan, semua perlu menelaah kembali kesiapan penyelenggaraan pemilu 2024 dari berbagai aspek, mulai dari logistik dan anggaran pemilu, dukungan personel penyelenggara, hingga pentingnya koordinasi dan sinergi lintas instansi secara berkala.

“Kita dapat melihat pentingnya seluruh pihak, baik penyelenggara pemilu, mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP, TNI, Polri, pemerintah pusat dan daerah, harus terus bersinergi,” katanya

Paman Birin menambahkan, kesiapan aspek sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga menjadi kunci suksesnya pesta demokrasi 2024, seperti optimalisasi peran pemuda dan tokoh masyarakat di tingkat akar rumput dapat mendongkrak partisipasi masyarakat.

“Tentu semangat dan antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya juga jadi perhatian kita semua,” ucapnya.

Menurutnya, di samping itu, koordinasi dan komunikasi juga perlu di jaga, khususnya terkait kesiapan logistik, sumber daya, hingga partisipasi masyarakat. dengan begitu, penyelenggaraan pemilu 2024 di kalimantan akan terwujud secara aman, lancar dan demokratis. Dengan memastikan pemilu yang bersih dan berintegritas agar menekan potensi konflik horizontal yang tidak perlu.

“Untuk itu, stabilitas dan kenyamanan masyarakat, termasuk penanganan potensi benturan antar kelompok masyarakat, menjadi aspek penting yang perlu kita perhatikan bersama,” katanya.

Paman Birin menuturkan, Kalimantan Selatan merupakan daerah yang tetap kondusif dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.

“Saya dapat menyampaikan bahwa profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilu menjadi aspek terpenting dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas,” ucapnya.

Gubernur dua periode ini juga berharap, momentum Rapat Koordinasi Penyelenggara Pemilu Wilayah III ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan menghasilkan rekomendasi dan tindak lanjut yang bisa kita laksanakan bersama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu 2024 yang lebih berkualitas dan berintegritas.

“Kegiatan rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis guna memastikan terselenggaranya pemilu 2024 yang demokratis, adil dan berintegritas,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menegaskan, sanksi terberat yang dijatuhkan DKPP kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) bukanlah pemecatan.

“Putusan yang paling berat dari DKPP itu bukan pemecatan, tapi tidak layak menjadi penyelenggara pemilu untuk saat ini dan selamanya. Jadi seumur hidup (vonisnya),” kata Heddy.

Ia berpendapat, sanksi Pemberhentian Tetap atau pemberhentian lainnya masih memiliki sedikit celah. Meskipun tergolong kategori sanksi berat, kata Heddy, orang yang dijatuhi sanksi Pemberhentian Tetap masih dapat mendaftar lagi sebagai penyelenggara Pemilu.

Sebaliknya, seorang pelanggar KEPP yang divonis tidak memenuhi kualifikasi sebagai penyelenggara Pemilu untuk saat ini dan masa depan dipastikan tidak dapat lagi mendaftar sebagai penyelenggara Pemilu di masa yang akan datang.

Terlebih, aduan terbanyak yang diterima DKPP sepanjang 2023 adalah tentang rekrutmen atau seleksi penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, DKPP ingin memastikan orang-orang yang terbukti melakukan kategori pelanggaran berat tidak dapat mendaftar sebagai penyelenggara Pemilu.

“Itulah kenapa DKPP selalu menjaga agar penyelenggara Pemilu berada dalam posisi tegak lurus pada demokrasi. Tujuannya agar lembaga penyelenggara Pemilu terjaga marwahnya,” ungkap Heddy.

Ia menambahkan, lembaga penyelenggara Pemilu diisi oleh orang-orang yang berintegritas adalah langkah awal dari terwujudnya Pemilu yang berintegritas dan memiliki legitimasi.

Heddy juga memberikan apresiasinya kepada pemantau atau pegiat Pemilu yang telah mengawal penyelenggara Pemilu agar terus bekerja dengan baik dan fokus dalam mewujudkan Pemilu yang berintegritas.

Heddy pun berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi aktif mewujudkan Pemilu berintegritas di Indonesia.

“Kita sudah sepakat mengambil jalan demokrasi dalam kehidurpan berbangsa dan bernegara. Mari kita sama-sama jaga demokrasi kita,” harapnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *